“Dari proyeksi APBD 2019 sebesar Rp 2,9 triliun, sebanyak Rp 169,500 miliar telah kami alokasikan khusus untuk membayar sisa utang kepada kontraktor. Pak Sekda dan Pak Bupati menjamin itu. Sudah menjadi prioritas pemerintah,”.
Pemerintah Kutai Timur punya keyakinan bisa menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di daerah itu. Bahkan optimis membangun Kutim itu, mereka siapkan lewat perencanaan. Di antara optimis membangun Kutim itu, yakni dengan menyelesaikan utang pembangunan.
Akurasi.id, Kutai Timur – Pada 15 November lalu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2019 telah resmi diketok. Dari situ, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kutim menyepakati proyeksi belanja daerah sebesar Rp 2,9 triliun.
Bagi Pemkab Kutim, pengesahan APBD itu menjadi sebuah sejarah tersendiri. Bukan karena nilai yang diproyeksikan. Melainkan waktu yang diperlukan dalam mengesahkan mata anggaran tersebut. Ya, APBD Kutim diketahui menjadi yang pertama diketok dan disahkan di Kaltim.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Musyafa Musa menerangkan, nilai APBD 2019 Rp 2.900.854.415.390 didapatkan dari beberapa proyeksi. Antara lain bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 121 miliar. Dana perimbangan atau dana bagi hasil (DBH) Rp 2,18 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 760 miliar.
“Itu proyeksi pendapatan di APBD 2019. Akan segera ditindaklanjuti dengan membagi KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) kepada OPD untuk segera dibuatkan DPA. Dengan itu, kami akan segera mengajukan asistensi di Pemprov Kaltim,” kata Musyafa belum lama ini.
Pemkab Kutim ingin pertengahan Desember mendatang dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sudah rampung. Sehingga APBD yang telah disetujui pemkab dan dewan juga mendapatkan langsung persetujuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Baik pemkab dan dewan berkeinginan pada 1 Januari 2019, seluruh program pembangunan yang sudah disusun sudah bisa direalisasikan secara berkala. Karena Pemkab Kutim ingin penyusunan APBD berjalan tepat waktu sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019.
“Syarat mendapat DID (dana insentif daerah) adalah APBD tepat waktu. Dari situ, diharapkan Pemerintah Kutim juga akan mendapatkan penghargaan WTP (wajar tanpa pengecualian),” jelasnya.
Optimis Membangun Kutim: Fokus Selesaikan Utang Proyek
Disahkannya APBD 2019 sebesar Rp 2,9 triliun, juga menyimpan harapan besar Pemkab Kutim dapat menyelesaikan sisa utang proyek pembangunan di tahun 2016-2017. Di sisi lain, pemkab ingin program pembangunan yang sudah disusun bisa segera dijalankan.
Musyafa menerangkan, turbulensi ekonomi nasional di tahun 2016 dan 2017 lalu memberikan dampak yang begitu besar bagi keuangan Pemkab Kutim. Pemangkasan besar-besaran terhadap transfer DBH kala itu, membuat Kutim berutang hingga Rp 450 miliar kepada ratusan kontraktor.
Kondisi itu ikut berefek terhadap macetnya pembangunan. Walau begitu, secara bertahap Pemkab Kutim membenahi diri. Utang proyek dalam tiga tahun terakhir telah dibayarkan pemerintah. Bahkan memasuki pergantian tahun 2019, utang pemerintah kini tersisa Rp 169,500 miliar.
Menurut Musafa, Bupati Kutim Ismunandar meyakinkan bahwa sisa utang proyek sudah dapat dilunasi pada triwulan pertama tahun anggaran 2019. Sebab, dana tersebut telah dialokasikan khusus pemerintah dan masuk skala prioritas untuk dianggarkan.
Dengan demikian, pada triwulan kedua, Pemkab Kutim sudah bisa fokus sepenuhnya menjalankan program pembangunan. Terutama program percepatan dan pemerataan pembangun di bidang infrastruktur.
“Sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang DBH ke daerah, 20 persen dari pagu anggaran akan ditransferkan oleh pemerintah pusat pada triwulan satu. Kemudian di triwulan kedua juga 20 persen. Misalnya, Kutim dapat pagu Rp 2 triliun, maka 20 persen atau Rp 400 miliar dikirim di triwulan satu. Itu yang akan digunakan untuk membayar utang,” paparnya.
Anggaran Rp 2,9 Triliun Sudah Ideal?
Sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kutim memiliki luas wilayah 35.747,50 kilometer persegi (km²). Luas itu menyedot 17 persen dari luas wilayah Kaltim.
Kabupaten yang dikenal dengan Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu) ini memiliki penduduk 253.847 jiwa. Kepadatan 4,74 jiwa per km² dan pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir rata-rata 4,08 persen setiap tahun. (Hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010).
Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun daerah yang memiliki luas setara Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini tidaklah sedikit. Bila melirik ke belakang, APBD Kutim rata-rata berkisar diangka Rp 2-3 triliun. Angka tersebut bila dibandingkan dengan letak geografis Kutim yang begitu luas, bisa dikatakan sangatlah sedikit.
Meski begitu, menurut Musyafa, proyeksi APBD 2019 sebesar Rp 2,9 tiriliun sudah bisa dikatakan cukup ideal. Namun dalam konteks itu, ia mengaku, instansi yang ia pimpin hanya berusaha mencarikan pendapatan daerah semaksimal mungkin. Soal cukup atau tidaknya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) lah yang perlu memikirkan itu.
“Kami hanya mencarikan uangnya saja. seperti apa dibelanjakan, itu sudah menjadi kewenangan Bappeda. Intinya, ini ada uang, silahkan diatur seperti apa penggunaannya,” ujar pria yang pernah menjabat Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat Pemkab Kutim ini.
Apakah nanti APBD Rp 2,9 triliun yang sudah diproyeksi pemerintah dan dewan masih bisa ditingkatkan di APBD Perubahan 2019, Musyafa memilih enggan berandai-andai. Ia memilih untuk fokus merealisasikan yang sudah ditargetkan. Jika nantinya melebihi target, maka itu ia anggap sebagai bonus.
“Kita berharap ekonomi nasional baik. Kalau harga minyak bagus, harga batu bara bagus, sawit juga begitu, pertumbuhan ekonomi baik, insyaallah di APBD Perubahan juga akan berubah naik,” imbuhnya.
Dia juga berharap, di tahun 2019 keuangan nasional bisa stabil. Tidak terjadi lagi turbulensi keuangan seperti pada 2016 dan 2017. Jika itu tidak terjadi, maka ia sangat yakin nilai Rp 2,9 triliun bisa direalisasikan. “Kita berdoa aja semuanya baik,” ucapnya. (bersambung).
Penulis/Editor: Tim Redaksi Akurasi.id