Jakarta, Akurasi.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda kepindahan kantornya ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang awalnya dijadwalkan pada Juli 2024. Keputusan ini diambil karena ketidaksiapan fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih.
Jokowi menegaskan bahwa perpindahan ke IKN baru akan dilakukan jika fasilitas dasar tersebut sudah sepenuhnya siap. “Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” ujar Jokowi saat memberikan pernyataan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).
Meskipun menerima laporan rutin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang progres pembangunan IKN, Jokowi mengakui bahwa kesiapan fasilitas dasar masih belum rampung.
Ketidakpastian Keputusan Presiden
Selain itu, Jokowi belum dapat memastikan kapan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN akan diterbitkan. Ia menyebut Keppres tersebut bisa saja diterbitkan sebelum HUT ke-79 RI atau setelah pelantikan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, pada Oktober mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, memprediksi bahwa Keppres pemindahan ibu kota akan terbit dalam minggu ini atau minggu depan. “Feeling saya, minggu-minggu ini atau minggu depan Keppres tentang pemindahan ibu kota akan dikeluarkan,” kata Joko dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara daring, Selasa (9/7).
Dampak pada Ekonomi dan Investor
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai penundaan ini tidak mengherankan mengingat proyek IKN seharusnya berjalan dalam jangka panjang. Menurut Eko, fasilitas dasar harus siap sebelum aktivitas ekonomi dapat berjalan normal di IKN.
“Menunda untuk berkantor di IKN tidak masalah karena ini memang perlu kesiapan banyak aspek, baik teknis maupun non teknis. Karena yang mau berkantor itu presiden, orang nomor satu di Indonesia,” kata Eko kepada Akurasi.id.
Penundaan ini juga menjadi sinyal bahwa IKN belum siap ditempati, yang dapat memperkuat keraguan investor. “Investor baru akan tertarik ketika aktivitas ekonomi di IKN sudah berjalan,” tambah Eko.
Proyek IKN sebagai Proyek Politik
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, mengkritik pemindahan ibu kota yang dijadikan proyek politik tanpa perencanaan yang matang. Ia menilai bahwa ambisi politik untuk memiliki warisan dalam waktu singkat menyebabkan segala sesuatunya dipaksakan, sehingga hasilnya mengecewakan.
“Indonesia mengambil jalan ‘absurd’, tiba-tiba mau pindah ke tengah hutan nun jauh di sana, dan ingin cepat-cepat beres, lalu pindah,” ujar Ronny. Ia menambahkan bahwa konsep yang tidak jelas baik secara geografis, geopolitik, maupun ekonomi politik membuat publik kaget dan investor bingung.
Pelajaran untuk Pembangunan ke Depan
Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara matang dan tidak terburu-buru untuk menjamin kualitas dan keamanan. Faisal berharap pemerintah yang akan datang dapat mengambil pelajaran dari kejadian saat ini dan melakukan pembangunan IKN dengan cara yang lebih realistis.
“Pembangunan IKN yang tidak sesuai target ini tidak bisa dipaksakan. Pemerintah ke depan harus mampu mengambil pelajaran dari kejadian saat ini dan lebih realistis dalam alokasi anggaran dan perencanaan teknis,” kata Faisal.
Penundaan kepindahan kantor Jokowi ke IKN menunjukkan bahwa proyek ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penyediaan fasilitas dasar. Ketidakpastian ini mempengaruhi persepsi investor dan menyoroti pentingnya perencanaan yang matang untuk keberhasilan proyek IKN di masa depan.(*)
Penulis: Ani
Editor: Ani